Pertanggungjawaban Diskresi yang Menimbulkan Kerugian Keuangan Negara Irisan Antara Hukum Administrasi Negara dan Tindak Pidana Korupsi

Rp 80.000

Penulis:

Sinopsis Buku:

Seringkali Diskresi yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan/Penyelenggara Negara/ASN dianggap sebagai suatu bentuk penyalahgunaan wewenang, terlebih apabila adanya kerugian keuangan negara dalam pelaksanaan diskresi tersebut. Adanya 2 (dua) pengaturan mengenai sistem pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan diskresi yang menimbulkan kerugian keuangan negara telah menimbulkan adanya permasalahan hukum, di satu sisi politik hukum pidana mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi dengan pengutamaan instrumen pidana, dan di sisi lain berdasarkan politik hukum administrasi negara dengan mekanisme khusus yang mengutamakan penerapan upaya administrasi. Pembahasan ini menjadi penting karena pertanggungjawaban terhadap penyalahgunaan wewenang/menyalahgunakan kewenangan diatur dalam 2 (dua) rezim norma hukum yang berbeda. Unsur ‘menyalahgunakan kewenangan’ sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ditujukan kepada subjek yang merupakan seorang Pegawai Negeri atau Pejabat Publik yang memiliki kekuasaan. Hal ini dapat diartikan bahwa penyalahgunaan wewenang yang dilakukan untuk kepentingan pribadi ataupun kepentingan pihak lain yang telah dilimpahkan dan turut dilakukan dengan kesadaran harus dapat dibuktikan. Adanya mekanisme penilaian atas penyalahgunaan wewenang yang diatur dalam Pasal 20 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan menjadi dasar hukum yang bertujuan untuk mencegah kriminalisasi yang berlebihan terhadap pembuat keputusan, menjaga agar badan dan/atau pejabat pemerintahan tidak ragu melakukan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, serta mencegah pengambilan keputusan dan/atau tindakan yang bersifat sewenang-wenang. Pengaturan mengenai dua mekanisme pertanggungjawaban menimbulkan implikasi terhadap ketidakpastian hukum, disebabkan oleh adanya tumpang tindih antara perbuatan melawan hukum dan menyalahgunakan kewenangan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara oleh Pejabat Pemerintahan, serta menimbulkan permasalahan kekosongan hukum karena sampai saat ini belum terdapat ketentuan yang menetapkan mekanisme mana yang harus diutamakan. Asas Lex Specialist Systematiche diharapkan dapat mengembalikan penilaian terhadap unsur penyalahgunaan wewenang sebagai bagian dari konsep Hukum Administrasi, serta membatasi jenis penyalahgunaan wewenang yang dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi sesuai dengan bentuk kerugian negara yang terjadi.