JAKSA AGUNG Fungsi Penegakan Hukum dan Mekanisme Pengisian Jabatan

Rp 100.000

Penulis:

Kategori :

Sinopsis Buku:

Buku ini membahas mengenai kedudukan jabatan Jaksa Agung di Indonesia yang memiliki fungsi penegakan hukum  dalam dimensi hukum  pidana, hukum perdata, hukum administasi negara hingga hukum tata negara. Jabatan Jaksa Agung memang tidak diatur secara ekplisit dalam konstitusi. Namun dengan penerapan asas penuntutan tunggal, asas pengendali perkara (dominus litis), dan asas oportunitas dalam sistem penegakan hukum menempatkan Jaksa Agung memiliki kedudukan konstitusional yang penting (constitusional importance) dalam negara hukum Indonesia. Buku ini juga menjelaskan bagaimana sejarah sistem ketatanegaraan Indonesia yang mengatur mekanisme pengisian jabatan Jaksa Agung menjadi sepenuhnya berada dalam kendali Presiden. Kemudian dalam praktiknya kedudukan jabatan Jaksa Agung yang memiliki fungsi utama penegakan hukum (yudikatif) selalu ditempatkan secara sub ordinatif dengan jabatan Presiden selaku pemegang fungsi pemerintahan (eksekutif). Kedudukan yang demikian menimbulkan implikasi berupa terbukanya peluang intervensi fungsi penegakan hukum oleh kekuasaan Presiden. Ditambah Presiden mengabaikan prinsip Independensi, Imparsialitas, dan Profesionalisme dalam melakukan pengisian jabatan Jaksa Agung. Buku ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi mahasiswa, akademisi, maupun praktisi yang ingin menggali pengetahuan serta mengkaji kedudukan Kejaksaan dalam perspektif hukum tata negara. Buku ini juga akan membawa pembaca memahami secara lebih konprehensif mengerti arti penting jabatan Jaksa Agung yang memiliki peran sentral dalam penegakan hukum serta mekanisme pengisian jabatan Jaksa Agung yang ideal dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.