Legalitas dan Legitimasi Undang-Undang yang Diundangkan Tanpa Pengesahan Presiden Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial Berdasarkan UUD NRI 1945
Rp 120.000
Penulis:
- Halaman : viii + 489 hlm
- ISBN : 9786340447057
- Tahun Terbit : 2025
- Ukuran : 15.5 x 23 cm
Kategori : Hukum Administrasi Negara, Hukum Tata Negara
Sinopsis Buku:
Buku ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam proses pembentukan Undang-Undang yang linear dan koheren dalam sistem pemerintahan presidensial yang telah dipilih oleh pembentuk UUD1945. Sistem pemerintahan presidensial merupakan salah satu kesepakatan dasar (underlying agreement) bagi pembentuk UUD 1945 dalam melaksanakan perubahan UUD 1945 yang pertama hingga yang keempat, dalam kurun waktu tahun 1999-2002. Tidak dapat dipungkiri sistem pemerintahan presidensial berdasarkan UUD NRI 1945 mempunyai ciri khas tertentu yang didasari oleh falsafah negara Pancasila, dengan semangat gotong-royong dan kekeluargaan.
Diharapkan pula dapat memberikan wacana bagi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dalam menyempurnakan tata cara pembentukan Undang Undang (UU) yang baik dalam UUD NRI 1945 dan bagi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden sebagai pembentuk UU dalam membentuk UU turunannya. Memberikan koherensi dan kesinambungan untuk mempertegas sistem pemerintahan presidensial, sehingga tata cara pembentukan undang-undang berjalan linear tanpa konflik prosedural dengan output yang terukur pada setiap tahapan.

