Asas Ultimum Remedium Dalam Kebijakan Hukum Pidana Penyelenggaraan Jalan Untuk Mewujudkan Keadilan, Kepastian Dan Kemanfaatan Hukum
Rp 150.000
Penulis:
- Halaman : 454 hlm
- ISBN : 9786340494648
- Tahun Terbit : 2026
- Ukuran : 15,5 x 23 cm
Kategori : Hukum Pidana
Sinopsis Buku:
Sebagai negara hukum yang berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Indonesia menempatkan hukum sebagai instrumen untuk mewujudkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Dalam konteks penyelenggaraan jalan, negara memiliki kewajiban konstitusional untuk menghadirkan sarana dan prasarana transportasi yang aman, nyaman, dan berkeadilan bagi seluruh rakyat. Namun demikian, pertanyaan mendasar yang mendorong penulisan buku ini adalah: apakah setiap kegagalan administratif dalam penyelenggaraan jalan layak serta-merta dijawab dengan ancaman sanksi pidana?
Melalui pengaturan Pasal 273 dalam undang-undang tersebut, pembentuk undang-undang memperkenalkan ancaman pidana terhadap penyelenggara jalan yang tidak segera memperbaiki jalan rusak sehingga menimbulkan kecelakaan lalu lintas. Ketentuan ini menimbulkan perdebatan serius dalam perspektif teori hukum pidana, terutama jika dikaitkan dengan doktrin klasik ultimum remedium—bahwa hukum pidana seharusnya menjadi upaya terakhir, bukan instrumen utama dalam penyelesaian persoalan hukum.
Buku ini berupaya mengkaji secara komprehensif apakah penggunaan sanksi pidana dalam konteks tersebut telah memenuhi prinsip rasionalitas, proporsionalitas, dan keadilan. Penulis menelaahnya dari sudut pandang kebijakan legislatif, teori kriminalisasi, asas perlindungan kepentingan hukum (rechtsgüterschutz), hingga pertimbangan hak konstitusional warga negara. Di satu sisi, keselamatan pengguna jalan adalah kepentingan publik yang harus dilindungi. Namun di sisi lain, penyelenggara jalan juga memiliki hak atas kepastian hukum, perlindungan yang adil, serta jaminan bahwa tanggung jawab pidana tidak dibebankan secara tidak proporsional terhadap kondisi yang bersifat multifaktorial.
