PENERAPAN HUKUM ACARA PIDANA & PRAPERADILAN Pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana
Rp 150.000
Penulis:
- Halaman : x + 222 hlm
- ISBN : 000
- Tahun Terbit : 2026
- Ukuran : 15,5 x 23 cm
Kategori : Hukum Acara, Hukum Pidana
Sinopsis Buku:
Pembentukan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP Baru bukan sekadar penggantian regulasi dari UU Nomor 8 Tahun 1981, melainkan sebuah restrukturisasi menyeluruh terhadap sistem peradilan pidana di Indonesia guna menjawab dinamika masyarakat, ketatanegaraan, dan kemajuan teknologi. Perubahan ini berimplikasi langsung pada meningkatnya peran strategis para pihak di persidangan. Penuntut umum kini dituntut membangun konstruksi pembuktian yang kuat, sementara advokat harus proaktif dalam pembelaan, termasuk melalui teknik cross examination.
Akibatnya, kualitas putusan hakim akan sangat bergantung pada kualitas adu argumentasi dari kedua belah pihak. KUHAP baru juga memperkenalkan struktur persidangan yang lebih transparan dan terukur melalui tahapan opening statement, rebuttal, dan closing argument. Tahapan ini memberikan ruang luas bagi para pihak untuk menyampaikan konstruksi perkara secara komprehensif, sehingga sangat membantu hakim dalam memahami posisi tiap pihak serta memperdalam analisis yuridis sebelum menjatuhkan putusan.
Lebih lanjut, hadirnya mekanisme pengakuan bersalah (plea bargain) yang efisien dan keadilan restoratif yang mengedepankan pemulihan hubungan pelaku dan korban telah menandai perubahan orientasi yang signifikan. Pada akhirnya, KUHAP Baru hadir sebagai instrumen prosedural untuk mengoperasionalkan paradigma baru hukum pidana; di mana pemidanaan bukan lagi satu-satunya tujuan, melainkan bagian integral dari sistem yang
mencakup pemulihan, koreksi, dan reintegrasi sosial.
